Perkembangan Demokrasi Indonesia Berdasarkan Sila Ke-4

Indonesia baru yang demokratis merupakan salah satu tujuan kita. Mewujudkan cita-cita tersebut adalah tanggung jawab seluruh komponen, termasuk dalamnya perguruan tinggi. Ada beberapa faktor yang mendorong disosialisasikannya dan diajarkannya civic education di  perguruan tinggi, yaitu: Pertama, kuatnya kecenderungan  pollitical illiteracy dan apatisme  politik di kalangan masyarakat. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan jika mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, padahal mereka merupakan kelompok yang terdidik dan diharapkan sebagai agent of change pembaharuan sosial. Kedua, secara intrisik, civic education mengandung dan mengajarkan nilai-nilai fundamental demokrasi yang sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Ketiga, transisi demokrasi harus dikawal dengan langkah-langkah taktis dan sistematis yang bertumpu visi demokrasi agar transisi berujung pada lahirnya Indonesia yang demokratis, bukan sebaliknya kembali pada otoritarian. 

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik diantara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah “art of compromise” dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang  justru menyaksikan kian meningkatnya sikap “pokoknya” pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap-sikap seperti itu kemudian diberi legitimasi keagamaan dan theologis oleh kalangan ulama. Sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasu semakin menguat lagi.

PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “demos”  yang  berarti  rakyat,  dan  “kratos” yang  berarti  kekuasaan.  Sehingga  konsep  dasar  demokrasi  adalah  “rakyat  berkuasa” (government of rule by the people). Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang  dipilih  di  bawah  sistem  pemerintahan  bebas.  Menurut  Abraham  Lincoln,  demokrasi adalah “goverenment of the people, by the people, for the people” yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut  konsep  demokrasi,  kekuasaan  menyiratkan  arti  politik  dan  pemerintahan, sedangkan  rakyat  beserta  warga  masyarakat  yang  di  definisikan  sebagai  warganya. Kenyataannya,  baik  dari  segi  konsep  maupun  praktek,  demos menyiratkan  makna administratif.  Karena  demos bukanlah  rakyat  secara  keseluruhan,  tetapi  hanya  populus tertentu, yakni mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal dari para pengontrol akses  ke  sumber-sumber  kekuasaan,  yang  diakui  dan  bisa  mengklaim  memiliki  hak-hak prerogatif dalam proses  pengambilan/pembuatan  keputusan menyangkut  urusan publik atau pemerintahan. Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis,  sehingga  muncul  penyataan  “Betulkah  bahwa  kemayoritasan  identik  dengan dengan  kebenaran?”

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Sejak  Indonesia  merdeka  dan  berdaulat  sebagai  sebuah  negara  pada  tanggal  17 Agustus  1945,  para  Pendiri  Negara  Indonesia  (the  Founding  Fathers)  melalui  UUD  1945 (yang  disahkan  pada  tanggal  18  Agustus  1945)  telah  menetapkan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi)  berada  ditangan  Rakyat  dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Dengan  demikian  berarti  juga  NKRI  tergolong  sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut,  kiranya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kenyataan  bahwa  sebagian  terbesarnya  pernah mengecap  pendidikan  Barat,  baik  mengikutinya  secara  langsung  di  negara-negara  Eropa Barat  (khususnya  Belanda),  maupun  mengikutinya  melalui  pendidikan  lanjutan  atas  dan pendidikan  tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintahan  kolonial  Belanda  di  Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II.

Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata  paham  demokrasi  perwakilan  yang  dijalankan  di  Indonesia  terdiri  dari  beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Sejalan  dengan  diberlakukannya  UUD  Sementara  1950  (UUDS  1950)  Indonesia mempraktekkan  model  Demokrasi  Parlemeter  Murni  (atau  dinamakan  juga  Demokrasi Liberal),  yang diwarnai dengan cerita sedih  yang panjang tentang instabilitas pemerintahan (eksekutif = Kabinet) dan nyaris berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli 1959.

Sejak  runtuhnya  Orde  Baru  yang  bersamaan  waktunya  dengan  lengsernya  Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara  yang  berlaku  sebelumnya.  Kebijakan  reformasi  ini  berpuncak  dengan  di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen  UUD  1945,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan  negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar  lembaga-lembaga  negaranya,  dengan  sendirinya  mengakibatkan  terjadinya  perubahan terhadap  model  demokrasi  yang  dilaksanakan  dibandingkan  dengan  model  Demokrasi Pancasila di era Orde Baru.

REVOLUSI

Tahun  1945  – 1950,  Indonesia  masih  berjuang  menghadapi  Belanda  yang  ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal  itu  disebabkan  oleh  masih  adanya  revolusi  fisik.  Pada  awal  kemerdekaan  masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi  sebelum  MPR,  DPR  dan  DPA  dibentuk  menurut  UUD  ini  segala  kekuasaan dijalankan  oleh  Presiden  denan  dibantu  oleh  KNIP.  Untuk  menghindari  kesan  bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

·         Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X  tanggal  16  Oktober  1945,  KNIP  berubah  menjadi lembaga legislatif;

·         Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik;

·         Maklumat  Pemerintah  tanggal  14  Nopember  1945  tentang  perubahan  sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.

3.1.2.  ORDE LAMA

3.1.2.1.Masa Demokrasi Liberal (1950 –1959)

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau

berkedudukan  sebagai  Kepala  Negara  bukan  sebagai  kepala  eksekutif.  Masa

demokrasi  ini  peranan  parlemen,  akuntabilitas  politik  sangat  tinggi  dan

berkembangnya  partai-partai  politik.  Namun  demikian  praktek  demokrasi  pada

masa ini dinilai gagal disebabkan:

·         Dominannya partai politik;

·         Landasan sosial ekonomi yang masih lemah;

·         Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950. Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

·         Bubarkan konstituante;

·         Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950;

·         Pembentukan MPRS dan DPAS.

3.1.2.2.Masa Demokrasi Terpimpin (1959 –1966)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965

adalah  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam

permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara

gotong  royong  diantara  semua  kekuatan  nasional  yang  progresif  revolusioner

dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

  Dominasi Presiden;

  Terbatasnya peran partai politik;

  Berkembangnya pengaruh PKI. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

  Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan;

  Peranan  Parlemen  lembah  bahkan  akhirnya  dibubarkan  oleh  presiden  dan presiden membentuk DPRGR;

  Jaminan HAM lemah;

  Terjadi sentralisasi kekuasaan;

  Terbatasnya peranan pers;

  Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke Tiongkok (Blok Timur);

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

ORDE BARU

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai

dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan

Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekwen.  Awal  Orde  baru  memberi

harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan

pada  masa  orde  baru  berhasil  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  tahun  1971,  1977,

1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru

ini dianggap gagal sebab:

  Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada;

  Rekrutmen politik yang tertutup;

  Pemilu yang jauh dari semangat demokratis;

  Pengakuan HAM yang terbatas;

  Tumbuhnya KKN yang merajalela.

Sebab jatuhnya Orde Baru:

• Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi);
• Terjadinya krisis politik;
• TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba;
• Gelombang  demonstrasi  yang  menghebat  menuntut  Presiden  Soeharto  untuk  turun jadi Presiden.

REFORMASI

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden

Soeharto  ke  Wakil  Presiden  BJ  Habibie  pada  tanggal  21  Mei  1998.  Masa  reformasi

berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

• Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;
• Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum;
• Tap  MPR  RI  No.  XI/MPR/1998  tentang  penyelenggaraan  Negara  yang  bebas  dari KKN;
• Tap  MPR  RI  No.  XIII/MPR/1998  tentang  pembatasan  Masa  Jabatan  Presiden  dan Wakil Presiden RI;
• Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Pada  Masa  Reformasi  sampai  saat  ini  berhasil  menyelenggarakan  pemilihan umum  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  sebanyak  empat  kali  yaitu  tahun  1999, 2004, 2009, dan terakhir 2014.

GAMBARAN UMUM DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi  Pancasila  adalah  demokrasi  yang  mengutamakan  musyawarah  mufakat tanpa  oposisi dalam  doktrin  Manipol  USDEK  disebut  pula  sebagai  demokrasi  terpimpin merupakan  demokrasi  yang  berada  dibawah  komando  Pemimpin  Besar  Revolusi  kemudian dalam  doktrin  repelita  yang  berada  dibawah  pimpinan  komando  Bapak  Pembangunan  arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.

Prinsip  dalam  demokrasi  Pancasila  sedikit  berbeda  dengan  prinsip  demokrasi  secara

universal. Ciri demokrasi Pancasila:

• Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
• Adanya pemilu secara berkesinambungan
• Adanya peran-peran kelompok kepentingan
• Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas
• Demokrasi  Pancasila  merupakan  kompetisi  berbagai  ide  dan  cara  untuk menyelesaikan masalah;

PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

·         Perlindungan terhadap hak asasi manusia;

·         Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah;

·         Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka,  artinya  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan  lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya;

·         Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat;

·         Pelaksanaan Pemilihan Umum;

·         Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945);

·         Keseimbangan antara hak dan kewajiban;

·         Pelaksanaan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  secara  moral  kepada  Tuhan  YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain;

·         Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional;

·         Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

o   Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat);

o   Pemerintah  berdasar  atas  sistem  konstitusi  (hukum  dasar)  tidak  bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas);

o   Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.

Nilai-Nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat :

·         Kerakyatan  berarti  kekuasaan  tertinggi  berada  ditangan  rakyat,  berarti Indonesia menganut demokrasi

·         Hikmat  kebijaksanaan  berarti  penggunaan  pikiran  yang  sehat  dengan  selalu mempertimbangkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  kepentingan  rakyat  dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.

·         Perwakilan  berarti  suatu  tata  cara  mengusahakan  turut  sertanya  rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat

·         Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa

·         Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan

·         Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama

·         Mengakui  atas  perbedaan  individu,  kelompok,  ras,  suku,  agama,  karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia

·         Mengakui  adanya  persamaan  hak  yang  melekat  pada  setiap  individu, kelompok, ras, suku maupun agama.

·         Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab

·         Menjunjung  tinggi  asas  musyawarah  sebagai  moral  kemanusiaan  yang  adil dan beradab

·         Mewujudkan  dan  mendasarkan  suatu  keadilan  dalam  kehidupan  social  agar tercapainya tujuan bersama.

Pelaksanaan sila ke-4 dalam masyarakat pada hakekatnya didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Adapun pelaksanaan /implementasi dari  penerapan sila ke-4 dari pancasila adalah;

·         Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama

·         Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan  bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan

·         Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakn hasil keputusan musyawarah

·         Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain

·         Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

PENYIMPANGAN SILA KE-4 YANG TERJADI SAAT INI

Pada saat ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin tergeser dari fungsi dan kedudukannya dalam demokrasi di era reformasi ini ini. Paham Demokrasi Pancasila malahan dianut oleh Amerika yang notabene adalah sebuah negara adidaya dan bukan lagi termasuk negara berkembang, pun di Amerika sendiri yang sudah  berabad-abad menganut demokrasi masih dalam proses demokratisasi. Artinya sistem demokrasi Amerika serikat sedang dalam proses dan masih memakan waktu yang cukup lama untuk menjadi Negara yang benar-benar demokratis. Namun jika dibandingkan Indonesia, demokratisasi di Amerika sudah lebih menghasilkan banyak kemajuan bagi negaranya. Amerika yang dianggap sebagai kiblat demokrasi secara tidak kita sadari menggunakan pancasila khususnya sila ke-4 dalam menjalankan aktivitas demokrasinya. Pemilihan umum disana tidak menggunakan sistem “one man one vote” seperti di Indonesia tetapi menggunakan sistem “electoral collect” dimana setiap orang tidak memilih secara langsung tapi diwakilkan oleh orang-orang yang dianggap dapat mewakilkan aspirasi kelompoknya, hal ini kalau kita cermati sangat mengamalkan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dimana demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat untuk memilih wakil rakyatnya dipilih oleh orang yang memiliki hikmat dan  bijaksana yang dianggap dapat mewakili aspirasi kelompoknya melalui proses musyawarah. Indonesia yang jelas-jelas menggunakan pancasila sebagai dasar ideologi dan nama dari demokrasi negaranya malah tidak menggunakan sistem tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari bangsa Indonesia terhadap landasan/dasar negara dan hukum yang ada di Indonesia ini. Seharusnya jika bangsa Indonesia mampu melaksanakan apa yang telah diwariskan para pahlawan kita terdahulu, mengamalkan nilai-nilai pancasila yang sesungguhnya, menjalankan demokrasi pancasila sesuai dengan makna dari demokrasi pancasila tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kiblat demokrasi dunia, karena pancasila adalah contoh kongkret demokrasi yang sesungguhnya. Adapun berikut merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap sila ke-4 Pancasila akibat tidak terimplementasikannya demokrasi pancasila yang sesungguhnya, antara lain:

·         Banyak warga negara / masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya dalam hukum.

·         Tidak transparannya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dalam sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada  pemerintah.

·         Banyak para wakil rakyat yang merugikan negara dan rakyat, yang seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia, malahan mementingkan kepentingan pribadi dan partai pengusungnya.

·         Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk mencapai mufakat,sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan.

·         Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena masyarakat menilai peraturan yang ada hanya menguntungkan pemerintah.

KESIMPULAN

Perjalanan demokrasi di Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan yang memakan waktu lama. Berkali-kali Indonesia coba menerapkan sistem demokrasi yang cocok dengan negaranya dibuktikan dengan sejarah panjang perjalanan demokrasi Indonesia mulai dari era revolusi, orde lama, orde baru, dan era reformasi saat ini, sampai bertemu dengan demokrasi yang sangat mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya yaitu demokrasi Pancasila.  Namun dalam perjalanannya, demokrasi pancasila sering diselewengkan dari makna sesungguhnya yang terkandung didalamnya, dimulai dari pemerintahan orde baru yang mana tujuan utamanya adalah menjalankan dan menegakan demokrasi pancasila, tetapi yang ada malah penyelewengan nilai-nilai pancasila. Runtuhnya era orde baru karena rakyat tidak lagi merasa Indonesia bukanlah negara yang demokratis malah cenderung ke arah otoriter, rakyat merasa tidak terwakilkan, aspirasinya tidak didengar, bahkan untuk mengaspirasi saja dibatasi, hal tersebut merupakan ketidaksesuaian dengan demokrasi pancasila dimana  pancasila mengajarkan demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya. Pada era reformasi saat ini, negara Indonesia memang lebih demokratis daripada era orde baru. Tapi demokrasi saat ini juga merupakan demokrasi pancasila yang sesungguhnya, masih banyak penyimpangan terhadap pancasila. Seperti pada pemilihan umum, Indonesia menganut sistem satu orang satu suara, dimana rakyat Indonesia semuanya tanpa terkecuali  bisa memilih, akibatnya kecurangan terjadi dimana-mana, kualitas diabaikan digantikan dengan kuantitas. Demokrasi mudah dan murah dibeli, dimana yang berkuantitas dapat mengalahkan yang berkualitas, parahnya lagi rakyat Indonesia hanya bisa memilih dan mengantarkan pilihannya tersebut tanpa bisa menarik kembali pilihannya apabila dikemudian hari tidak berkualitas. Akibat dari kecurangan tersebut, timbul penyimpangan-penyimpangan lain yang menambah bobroknya sistem pemerintahan di Indonesia. Peraturan yang dibuat  bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi. Imunitas penguasa dibuat sekebal mungkin dengan hukum. Kepentingkan rakyat dikesampingkan digantikan kepentingan pribadi dan golongannya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana-mana untuk mengembalikan “modal” kampanye dan memperkaya diri sendiri, mensejahterakan kelompok dan golongannya, dan menguntungkan partai-partai pendukungnya.  

Rakyat Indonesia bukan tidak menyadari penyimpangan-penyimpangan yang ada saat ini, tetapi kebiasaan rakyat Indonesia sebagai bangsa timur yang terkenal dengan budi  pekerti, sopan santun, pemaaf, dan tidak bisa menghukum yang menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi pancasila terus terjadi.

KRITIK DAN SARAN

Indonesia adalah negara kita bersama, Indonesia yang demokratis yang menjalankan demokrasi pancasila dalam artian yang sesungguhnya merupakan cita-cita kita bersama. Seluruh elemen bangsa Indonesia harus memahami arti demokrasi pancasila yang sesungguhnya dan menjalankan sesuai dengan artian tersebut. Amerika Serikat yang menjadi kiblat demokrasi dunia malahan menggunakan demokrasi pancasila dalam menjalankan aktivitas demokrasinya, ini seharusnya menjadi pukulan bagi kita sebagai bangsa yang jelas- jelas menjadikan pancasila sebagai demokrasi kita tetapi tidak mengamalkannya dengan  benar. Semua unsur di negara ini harus berubah, pertama pemerintahnya harus menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, meluruskan kembali penyimpangan- penyimpangan yang ada, menmpunyai impian menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang demokratis, karena Indonesia yang demokratis adalah cita-cita bersama, jujur yang dimulai dari diri sendiri, dan menanamkan jiwa yang pancasilais. Kedua pemerintahannya, jika  pemerintahnya sudah baik, maka akan tercipta pemerintahan yang baik pula. Ketiga rakyatnya, rakyat Indonesia harus terus mengawasi, mengiringi, dan memagari proses  berjalannya demokrasi di Indonesia, rakyat Indonesia harus tegas jika terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia, rakyat Indonesia harus cerdas menyikapi perilaku  politik yang ada, dan menanamkan sikap hikmat dan kebijaksanaan demi terciptanya demokrasi Indonesia yang dapat mewakili dirinya, orang lain, negaranya, dan seluruh rakyat.

Dapatkan Ebook Artikel Mengenai Perkembangan Demokrasi Indonesia: Analisis Pengimplementasian Demokrasi Pancasila Berdasarkan Sila Ke-4 Lebih Lengkap disini

Dunia Pancasila
Published: 2015-03-13T12:08:00-07:00
Title: Perkembangan Demokrasi Indonesia Berdasarkan Sila Ke-4
Rating: 5 On 141093 reviews